Lebih lanjut, Tohom juga mengingatkan bahwa perencanaan tata ruang kawasan ini sebaiknya tidak tersandera kepentingan politik jangka pendek.
Ia berharap pemerintah pusat memberikan dukungan kuat terhadap harmonisasi antarwilayah ini sebagai bagian dari agenda strategis nasional.
Baca Juga:
Pemkot Tangsel Sudah Terapkan, MARTABAT Prabowo-Gibran Desak Pemerintah Pusat dan Pemda Laksanakan Perpres Pengelolaan Sampah Jadi Energi Lewat PLTSa
"Jabodetabekjur adalah megapolitan yang unik. Selain menyentuh teknis tata kota, tapi juga strategi ketahanan wilayah dan daya saing global. Perlu leadership yang berani dan visioner, dari pusat sampai ke daerah," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan bahwa kawasan Jabodetabekjur akan menjadi wilayah aglomerasi yang saling terkait dalam pengelolaan pembangunan lintas sektor, mulai dari transportasi, penataan ruang, hingga pengelolaan limbah dan kesehatan.
Tito juga menyebut bahwa nomenklatur tersebut mengacu pada UU DKJ dan tidak bisa digantikan dengan istilah lain seperti megapolitan atau metropolitan Jakarta yang selama ini sering digunakan publik.
Baca Juga:
Menuju Kota Global Aglomerasi Jabodetabekjur, MARTABAT Prabowo-Gibran Apresiasi Pemprov Jakarta yang Tiru Paris dan Bangkok Pasang 1000 SPKU Tangani Polusi Udara
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
