Semakin kuat ekonomi daerah, semakin besar PAD yang dihasilkan, dan semakin kuat pula kemampuan daerah membiayai ASN tanpa mengorbankan pembangunan.
Membangun Birokrasi Masa Depan
Baca Juga:
Gaji PPPK Terancam, 39 Pemda Disebut Tak Mampu Bayar karena APBD Tersedot Pegawai
Birokrasi masa depan bukanlah birokrasi yang besar, melainkan birokrasi yang cerdas, adaptif, dan produktif. Digitalisasi, kecerdasan buatan, big data, dan otomatisasi pelayanan publik akan mengubah cara pemerintah bekerja.
Karena itu, reformasi ASN tidak boleh hanya berbicara tentang penambahan atau pengurangan pegawai, tetapi juga tentang peningkatan kompetensi, redistribusi SDM, dan transformasi organisasi.
Dalam kerangka ini, PPPK harus dipandang sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia daerah yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan.
Baca Juga:
Honorer Bawaan Timses Jadi Sorotan, Tito: Datang Jam 8 Pulang Jam 10
Penutup
Kemampuan daerah membayar gaji PPPK memang berkaitan erat dengan besarnya DAU dan kapasitas fiskal daerah. Namun solusi persoalan ini tidak cukup hanya dengan menambah transfer pusat atau membatasi rekrutmen pegawai.
Yang lebih penting adalah membangun sistem perencanaan ASN yang strategis, meningkatkan produktivitas birokrasi, memperkuat kapasitas fiskal daerah, dan mengarahkan seluruh sumber daya pemerintah untuk menghasilkan nilai publik yang sebesar-besarnya.
